Beranda Peristiwa, Ciamis – Salah satu mitra Badan Gizi Nasional (BGN) di Kecamatan Lakbok, Kabupaten Ciamis, mengeluhkan kinerja Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) setempat.
Kepala SPPG berinisial YRD disebut-sebut sulit diajak berkoordinasi sejak menerima Surat Keputusan (SK) penugasan dari Badan Gizi Nasional (BGN) pada 3 Oktober 2025.
Pengelola dapur, Suprayogi, mengaku kecewa karena hingga pertengahan Oktober pendataan penerima manfaat belum dilakukan sama sekali.
“Susah diajak komunikasi. Sampai sekarang pendataan penerima manfaat pun belum ada satu pun yang masuk,” kata Suprayogi, Kamis, 16 Oktober 2025 di Lakbok.
Menurutnya, kondisi tersebut membuat aktivitas dapur tersendat. Padahal seluruh persiapan telah selesai, mulai dari lokasi, fasilitas, hingga perlengkapan standar operasional.
“Bahkan kemarin ada kepala sekolah datang bersama murid-muridnya, menanyakan kapan program jalan. Anak-anak sudah menantikan. Ini program prioritas nasional, tapi malah terhambat di lapangan,” ujarnya.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan program prioritas nasional yang digagas Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan asupan gizi rakyat Indonesia.
Suprayogi menilai, Kepala SPPG seharusnya menjadi ujung tombak pelaksanaan di lapangan karena mereka adalah SPPI (Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia) yang telah mendapatkan pelatihan resmi dari pemerintah.
“Mereka ini digaji negara untuk memastikan program berjalan. Kalau malah ogah-ogahan, sebaiknya diganti saja dengan orang yang mau kerja,” tegas Suprayogi.
Dia menambahkan bahwa seluruh karyawan di dapurnya telah mengikuti pelatihan penjamah untuk memperoleh sertifikat SLHS. Secara administratif, kata dia, dapur sudah sepenuhnya siap menjalankan pendataan penerima manfaat.
“Kalau pendataan belum jalan, ya kita nggak bisa bergerak. Semuanya tertahan di situ,” keluhnya.
Soal Is
Di tengah mandeknya kegiatan, mencuat isu bahwa Kepala SPPG membawa “paketan” atau menitipkan sejumlah nama untuk posisi asisten lapangan dan akuntan.
Menanggapi hal itu, Rakyat Priangan mengonfirmasi langsung kepada Kepala Pokwil BGN Kabupaten Ciamis, Eggy Armand Ramdani, pada Kamis, 16 Oktober 2025.
Namun, Eggy memberikan jawaban normatif mengenai kewenangan penunjukan personel di tingkat SPPG.
“Relawan kewenangan mitra dengan koordinasi bersama Kepala SPPG. Sedangkan akuntan dan asisten lapangan merupakan kewenangan Kepala SPPG karena mereka karyawan BGN,” ujar Eggy dalam pesan singkat.
Ketika ditanya terkait keterlambatan pendataan penerima manfaat, Eggy menegaskan bahwa tanggung jawab tetap berada di bawah Kepala SPPG dengan koordinasi bersama Forkopimcam.
“Kepala SPPG berkoordinasi dengan Forkopimcam,” tulisnya.
Namun, saat dikonfirmasi lebih jauh, Eggy menilai persoalan di Lakbok merupakan urusan internal SPPG yang harus diselesaikan di tingkat lembaga.
Jangan Biarkan Program Bergizi Tersandera Birokrasi
Aktivis Lingkar Mata Hati Ciamis, M Abid Buldani, menilai kasus di Lakbok menjadi gambaran nyata lemahnya tata kelola pelaksanaan program prioritas nasional di daerah.
Menurutnya, Kepala SPPG semestinya memahami bahwa program gizi ini menyentuh langsung kepentingan dasar masyarakat dan tidak boleh tersandera oleh persoalan personal maupun birokrasi internal.
“Kalau orang yang memegang mandat justru abai terhadap tanggung jawabnya, itu bukan sekadar soal teknis, tapi menyangkut etika dan integritas dalam menjalankan amanah publik,” ujar Abid.
Ia menilai, BGN perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem rekrutmen, pelatihan, dan pengawasan kinerja Kepala SPPG.
Tanpa mekanisme kontrol yang ketat, ujarnya, potensi keterlambatan pelaksanaan di lapangan akan terus berulang.
“Negara sudah menaruh kepercayaan dan anggaran besar untuk program ini. Tapi kalau pengawasan lemah dan responnya hanya normatif, maka target besar MBG bisa gagal di tahap awal,” katanya.
Abid juga mengingatkan bahwa stagnasi di tingkat lokal berisiko menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah.
“Kita bicara soal gizi anak, bukan proyek biasa. Setiap hari tertunda berarti ada anak yang tidak mendapat asupan gizi cukup. Ini harus jadi alarm bagi BGN untuk segera turun tangan,” ujarnya menegaskan. ***
Views: 4
