BerandaPeristiwa, Ciamis,- Pacsa berakhirnya kepengurusan Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Ciamis periode 2018-2023 pada 30 Agustus 2023, PMI Ciamis belum mengadakan pelantikan untuk kepengurusan yang baru.
Gubernur Doervoer, Rusna Apriatna, mengatakan ketidakjelasan dalam kepengurusan PMI Ciamis memiliki beberapa dampak negatif yang signifikan, baik bagi operasional PMI maupun bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan mereka.
Pasalnya, PMI merupakan garda terdepan dalam bantuan di bidang sosial kemanusiaan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat.
“Saat ini, kepengurusan PMI Kabupaten Ciamis masih belum jelas. Kami para pegiat, termasuk Doervoer, pernah berkomunikasi hingga ke tingkat provinsi, tetapi belum ada kejelasan mengenai pemilihan pengurus definitif PMI Ciamis. Bahkan, jika tidak salah, masa jabatan diperpanjang dua kali,” kata Rusna Apriatna, Rabu (29/5/2024) di Pendopo Kabupaten Ciamis.
Ia menambahkan, dirinya sempat mendengar kabar di media sosial bahwa meskipun kepengurusan PMI Kabupaten Ciamis belum terbentuk, mereka justru telah memberhentikan dan mengangkat pengurus baru di tingkat ranting kecamatan.
“Kami tidak mengetahui alasan di balik keputusan tersebut. Hal ini menimbulkan kekhawatiran adanya skenario yang tidak baik untuk Muskab yang akan datang. Seharusnya, pengurus lama sudah demisioner,” katanya.
Baca juga: Komitmen Kemanusiaan: Doervoer dan Pemkab Ciamis Gelar Donor Darah dan Santunan
PMI Ciamis Sering Kekurangan Darah
Lebih lanjut, Rusna mengatakan bahwa PMI Ciamis sering mengalami kekurangan stok darah ketika banyak masyarakat yang membutuhkan. Khususnya bagi pengidap thalassemia.
“PMI sering kekurangan darah, jadi masyarakat banyak yang mencari sendiri stok darah, terutama pengidap thalassemia,” jelasnya.
Menurutnya, sampai sekarang belum ada kejelasan dari pihak PMI Ciamis mengenai alasan kekurangan stok darah.
“Kalau tempat stok darah PMI kecil, seharusnya PMI bisa berkomunikasi dengan pemerintah daerah untuk mencari solusi,” ujarnya.
Kemudian, Rusna menekankan bahwa PMI harus bertanggung jawab penuh terhadap kebutuhan darah masyarakat agar mereka tidak mencari darah secara liar.
“Mencari darah secara liar berisiko tinggi dan melibatkan biaya yang tidak seharusnya dikeluarkan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Dia mengatakan jika pengidap thalassemia sangat bergantung pada ketersediaan darah dan mereka seharusnya mendapatkan darah secara gratis di PMI.
Namun, jika di PMI Ciamis tidak ada stok darah, mereka harus mencari secara mandiri.
“Kekurangan darah di PMI sangat berdampak pada mereka. Di luar, seringkali darah harus dibeli. Terkadang pendonor menanyakan ‘wani piro?’ (mau bayar berapa?), ini yang membuat beban tambahan bagi orang tua atau keluarga pengidap thalassemia,” jelasnya.
Untuk itu, dia berharap pemerintah daerah Ciamis segera turun tangan menyelesaikan permasalahan ini.
“Kami memohon pemerintah kabupaten segera menuntaskan masalah kepengurusan PMI karena ini sangat berdampak pada masyarakat yang membutuhkan darah, terutama pengidap thalassemia,” ungkap Rusna.
Sebagai langkah awal, Rusna mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memperhatikan dan menyelesaikan permasalahan ini bersama-sama.
“Ini bukan masalah setuju atau tidak setuju, tetapi dampaknya terhadap masyarakat Ciamis yang sakit sangat besar,” tegasnya.
Baca juga: Doervoer Kembali Gelar Donor Darah, Komitmen 15 Tahun Membantu Sesama
Seruan untuk Revitalisasi
Senada dengan Gubernur Doervoer, aktivis asal Ciamis, Deny Weje, juga mengungkapkan kekhawatirannya atas permasalahan ini.
“Jika masa bakti kepengurusan PMI Kabupaten Ciamis sudah habis dan tidak segera dilakukan revitalisasi, hal itu akan berpengaruh pada kualitas kinerja dari PMI,” ujarnya.
Deny menambahkan, animo masyarakat dan organisasi pemerintah di Ciamis sangat tinggi untuk melakukan donor darah, terutama saat acara bakti sosial dan rutinitas setiap tiga bulan sekali.
“Itu merupakan potensi yang sangat bagus. Jika ditata lebih baik lagi tentu akan maksimal agar tidak ada lagi laporan Ciamis kekurangan stok darah,” jelasnya.
Dia menegaskan bahwa pelayanan PMI harus ditingkatkan, dan hal ini hanya bisa terwujud jika kepengurusan baru segera dikukuhkan.
“Jika kualitas PMI diperbaiki maka itu akan berpengaruh baik dari segi pemangku kebijakannya, organisatorisnya. Artinya, organisasi di PMI juga harus mulai untuk memikirkan bagaimana menjalankan PMI Ciamis ini secara maksimal,” tambahnya.***
