Konservasi DAS Cidanau Kembali Dilanjutkan
berandaPeristiwa,- Pemerintah Provinsi Banten kembali memperkuat upaya konservasi lingkungan di kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Cidanau. Gubernur Banten Andra Soni menyaksikan langsung penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Program Pembayaran Jasa Lingkungan Hidup (PJLH) DAS Cidanau di Excellence Center PT Krakatau Tirta Industri (KTI), Kota Cilegon, Jumat (22/5/2026).
Kerja sama tersebut melibatkan PT Krakatau Tirta Industri (KTI), Forum Komunikasi DAS Cidanau (FKDC), dan Perum Jasa Tirta II (PJT II). Ketiga pihak sepakat melanjutkan program konservasi yang selama lebih dari 20 tahun menjaga keberlanjutan sumber air baku di wilayah Cilegon dan Serang Barat.
Andra Soni menegaskan, keberadaan DAS Cidanau memiliki peran vital bagi kebutuhan air industri maupun masyarakat. Karena itu, seluruh pihak harus menjaga kawasan hulu agar tetap lestari.
“Ini sebenarnya adalah kelanjutan dari kerja sama yang sudah puluhan tahun dilaksanakan dalam rangka konservasi wilayah Rawa Danau,” ujar Andra Soni.
Kebutuhan Air Cilegon Terus Meningkat
Andra Soni menjelaskan, pertumbuhan industri di Kota Cilegon membuat kebutuhan air baku terus meningkat setiap tahun. Kondisi itu mendorong pemerintah daerah memperkuat perlindungan kawasan tangkapan air.
Menurut dia, keberhasilan konservasi tidak hanya bergantung pada pemerintah dan industri, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat sekitar hulu DAS Cidanau.
“Kita sadar bahwa Cilegon membutuhkan air baku yang besar sehingga kita harus menjaga daerah-daerah tangkapan air kita agar berkelanjutan,” katanya.
Ia berharap program PJLH mampu menjaga keseimbangan lingkungan sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya konservasi sumber daya air.
Program Sempat Terhenti pada 2024
Program PJLH DAS Cidanau sempat berhenti sementara pada 2024 setelah pemerintah pusat menerbitkan aturan baru terkait Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air (BJP SDA). Meski begitu, seluruh pihak tetap melakukan koordinasi agar program dapat kembali berjalan.
Pelaksana Tugas Direktur PT Krakatau Tirta Industri, Dendin Hermawan, mengatakan program tersebut kini menjadi salah satu contoh konservasi berbasis kolaborasi yang mendapat perhatian nasional.
“Program pembayaran jasa lingkungan ini dibawa Bappenas RI menjadi bagian dari referensi ataupun percontohan di Indonesia,” ujar Dendin.
Ia menjelaskan, PT KTI memanfaatkan aliran Sungai Cidanau sebagai sumber air baku utama sebelum air mengalir ke laut. Kawasan hulu DAS Cidanau dan Cagar Alam Rawa Danau menjadi penyangga utama keberlanjutan pasokan air tersebut.
Ratusan Petani Ikut Menjaga Kawasan Hulu
Sekretaris Jenderal FKDC, NP Rahadian, mengatakan program PJLH saat ini melibatkan 12 Kelompok Tani Hutan (KTH). Sebanyak 650 petani ikut menjaga kawasan konservasi dengan total lahan mencapai 300 hektare.
Rahadian menjelaskan, para petani mempertahankan tanaman yang memiliki fungsi ekologis untuk menjaga tata air dan kelestarian lingkungan. Mereka tidak menanam pohon cepat tebang seperti sengon atau albasia.
“Tanaman yang dijaga adalah tanaman yang menghasilkan jasa lingkungan dan bukan tanaman cepat tebang,” katanya.
Melalui program tersebut, masyarakat di kawasan hulu menerima dukungan ekonomi karena ikut menjaga tutupan lahan dan keberlanjutan sumber air. Skema itu membuat konservasi lingkungan berjalan berdampingan dengan kepentingan industri dan kesejahteraan warga.
