Ciamis,- Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Ciamis Bersatu menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Ciamis, Selasa (1/10/2024).
Mereka menuntut perbaikan dalam pengelolaan dan pengolahan data oleh BPS Ciamis, khususnya terkait data kemiskinan dan kependudukan, yang dinilai tidak akurat dan sinkron dengan data instansi lainnya.
“BPS Ciamis gak guna,” kata korlap aksi Ifan Sofarudin Jauhari atau Ije dalam orasinya.
Ije menegaskan bahwa BPS sebagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab dalam pengelolaan data seharusnya bisa menyediakan data yang valid dan terintegrasi.
“Pengelolaan data yang dilakukan BPS menggunakan anggaran besar yang bersumber dari pajak masyarakat. Namun, data BPS seakan-akan tidak menjadi tolak ukur bagi pemerintah pusat dan daerah. Ada kesenjangan data, baik untuk kemiskinan maupun kependudukan,” tegasnya.
Menurutnya, ketidaksinkronan antara data BPS dan data dari instansi lain, seperti Kementerian Sosial (Kemensos) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), membuat banyak permasalahan di masyarakat.
Banyak bantuan yang disalurkan pemerintah tidak tepat sasaran gara-gara kesenjangan data. Ije mencontohkan banyaknya kasus bantuan yang diterima oleh warga yang sudah meninggal, atau data lama yang masih digunakan untuk penyaluran bantuan.
“Untuk apa BPS mengeluarkan biaya besar melakukan sensus dan survei jika datanya tidak digunakan dan tidak sinkron dengan data instansi lain?” tegas Ije.
Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Ciamis Bersatu berencana akan melanjutkan aksi dengan jumlah massa yang lebih besar jika tuntutan mereka tidak segera direspon.
Mereka mendesak agar BPS segera melakukan perbaikan dalam pengelolaan data dan melakukan audit terhadap penggunaan anggaran yang digunakan untuk sensus dan survei.
“Semua anggaran BPS Ciamis harus diaudit,” ujar Ije.
Menanggapi aksi unjuk rasa tersebut, Kepala BPS Ciamis, Dadang Darmansyah, menyambut massa dengan sikap terbuka. Ia menyatakan bahwa pihaknya menghormati setiap aspirasi yang disampaikan masyarakat.
“Kami menghormati dan menyambut mereka dengan ramah. Bahkan, kami sudah siapkan aula untuk berdiskusi dengan tenang dan nyaman. Ini ekspresi kepedulian terhadap data, semakin banyak yang peduli, kualitas data kita semakin baik,” ujar Dadang.
Terkait tudingan adanya kesalahan dalam pengelolaan data, Dadang menjelaskan bahwa BPS hanya bertugas sebagai penyedia data, sementara penggunaannya berada di bawah kewenangan instansi lain.
“Data terkait penanggulangan kemiskinan misalnya, setelah dikumpulkan, data diserahkan ke pusat dan penggunaannya berada di bawah kewenangan Kemendagri atau dinas terkait,” jelasnya.
Dadang juga mengakui bahwa dalam proses statistik selalu ada kemungkinan error, tetapi kesalahan tersebut diminimalisir melalui metode validasi yang ketat.
“Kalau ada error, itu wajar. Yang tidak boleh itu bohong. Kami selalu berusaha meminimalkan error, tapi margin error selalu ada dalam statistik,” tambahnya.
Ia mengajak masyarakat untuk lebih proaktif dalam melaporkan ketidaktepatan data ke dinas terkait agar bisa dilakukan perbaikan.
“Jika ada kesalahan sasaran bantuan, bisa dilaporkan ke dinas terkait untuk ditindaklanjuti. Kami juga terbuka untuk audiensi dengan mahasiswa atau masyarakat dalam suasana yang lebih tenang agar dialog bisa berjalan lancar,” kata Dadang.***
