Pemkot Banjar Usulkan Eks SDN 1 Purwaharja Jadi Lokasi Sekolah Rakyat

Program pendidikan untuk keluarga miskin ini dirancang jadi boarding school, menyasar anak-anak dari desil 1 dan 2 berdasarkan DTSEN

Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinsos P3A Kota Banjar, Kokom Komala. (Foto: Abid/Berandaperistiwa.com)
Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinsos P3A Kota Banjar, Kokom Komala. (Foto: Abid/Berandaperistiwa.com)
banner 120x600
banner 468x60

Kota Banjar, Berandaperistiwa.com, Pemerintah Kota Banjar melalui Dinas Sosial resmi mengajukan proposal pelaksanaan program Sekolah Rakyat kepada Kementerian Sosial.

Salah satu poin utama dalam usulan tersebut adalah penentuan lokasi calon sekolah yang direncanakan mulai berjalan pada tahun ajaran baru 2025/2026, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

banner 325x300

Lokasi Sekolah Rakyat di Eks Gedung SDN 1 Purwaharja

Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinsos P3A Kota Banjar, Kokom Komala, mengungkapkan bahwa eks gedung SDN 1 Purwaharja diusulkan menjadi lokasi Sekolah Rakyat.

Gedung tersebut dinilai strategis dan siap digunakan karena merupakan aset pemerintah yang sudah lama tidak terpakai.

“Sudah kita sampaikan melalui proposal saat menghadiri desk Sekolah Rakyat di Jakarta, Rabu (16/4/2025) kemarin. Bu Kadis langsung hadir,” ujar Kokom saat ditemui di kantornya, Senin (21/4/2025).

Lahan eks SDN 1 Purwaharja memiliki luas sekitar 1,6 hektare.

Meski Kementerian Sosial menyarankan minimal 5 hektare, pihak Dinsos optimistis luas tersebut cukup memadai karena sesuai prinsip pemanfaatan aset pemerintah yang sudah ada agar pelaksanaan program bisa lebih cepat.

Demi mendukung kelancaran program, Dinsos Banjar juga telah menjalin koordinasi dengan berbagai instansi, termasuk Dinas Pendidikan untuk menyiapkan tenaga pendidik, dan Dinas PUPR untuk perencanaan teknis pembangunan serta penyesuaian tata ruang.

“Kami siapkan dari kepala sekolah, guru, hingga staf pendukung. Sementara PUPR kami libatkan untuk memastikan kesiapan infrastruktur dan lingkungan sekolah,” jelas Kokom.

Seleksi Ketat Berdasarkan DTSEN

Salah satu hal krusial dalam pelaksanaan Sekolah Rakyat adalah proses seleksi penerima manfaat.

Pemerintah memastikan hanya anak-anak dari keluarga miskin yang bisa mengakses program ini dengan menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis seleksi.

“Sekolah Rakyat ini memang diperuntukkan bagi mereka yang ada di desil 1 dan 2. Jadi benar-benar untuk keluarga miskin,” tegas Kokom.

Ia menambahkan bahwa Sekolah Rakyat bukan sekadar tempat belajar, melainkan juga menjadi sarana pembinaan hidup.

Model boarding school memungkinkan siswa tinggal dan belajar di lingkungan yang terkontrol dan terintegrasi.

“Nantinya anak-anak ini akan diasramakan. Mereka tidak hanya belajar akademik, tapi juga dibekali life skill agar bisa hidup mandiri setelah lulus,” tutupnya.***

Views: 15

Views: 10

banner 325x300