Kota Banjar, Berandaperistiwa.com – Rencana peluncuran Koperasi Merah Putih serentak di seluruh desa dan kelurahan pada Juli 2025 menuai kritik dari Ketua APDESI Kota Banjar, Yayat Ruhiyat.
Dia menilai program ini belum memiliki landasan teknis yang jelas dan berpotensi tumpang tindih dengan lembaga yang sudah ada, seperti BUMDes.
Dalam keterangannya, Yayat menegaskan bahwa desa tidak menolak program nasional yang diluncurkan lewat Instruksi Presiden, namun mengaku pihaknya masih dilanda kebingungan.
Hal itu disebabkan karena pemerintah desa juga tengah fokus menjalankan Permendes Nomor 2 Tahun 2024 dan Kepmendes Nomor 3 Tahun 2025 yang mengatur pemanfaatan 20% Dana Desa untuk ketahanan pangan.
“Kami bukan menghambat, tapi jujur sampai sekarang belum ada kejelasan dari pemerintah kota soal Koperasi Merah Putih. Dana desa saja belum tereksekusi sepenuhnya, lalu tiba-tiba datang program baru lagi,” ujar Yayat usai menghadiri acara di Kantor Pertanahan Kota Banjar, Selasa (29/4/2025).
Tumpang Tindih dengan BUMDes
Lebih lanjut, Yayat menyarankan agar pemerintah pusat seharusnya mengoptimalkan BUMDes yang telah memiliki status badan hukum, sesuai PP Nomor 11 Tahun 2021.
Menurutnya, jika benar ingin membentuk unit usaha berbasis ketahanan pangan, maka tinggal memperluas cakupan usaha BUMDes, bukan membentuk badan hukum baru yang cenderung tumpang tindih.
“Kalau nanti ada dua badan hukum yang sama-sama bergerak di bidang ekonomi desa, ini justru bisa menimbulkan konflik kelembagaan dan kebingungan teknis di lapangan,” tegas Yayat.
Jangan Jadi Proyek Fenomena
Nada lebih tajam dilontarkan oleh Ketua Koperasi Ritel Tambun (KORITAN), Ir. Suyono, yang sudah lebih dari 25 tahun berkecimpung di dunia koperasi.
Ia menyebut program Koperasi Merah Putih berisiko menjadi “proyek fenomena”, bukan jawaban atas dinamika dan kebutuhan riil masyarakat desa.
“Ini jangan sampai seperti orang jual kolak di bulan puasa. Ramai sesaat, lalu hilang. Koperasi itu bukan euforia, tapi sistem bisnis yang harus dikelola dengan logika dan tanggung jawab,” ujar Suyono di kantornya, Kamis (24/4/2025).
Suyono mengungkapkan bahwa dirinya belum pernah dimintai masukan ataupun dilibatkan oleh pemerintah pusat maupun daerah, padahal KORITAN merupakan salah satu koperasi distributor bahan baku UMKM tertua dan masih aktif hingga kini.
“Kalau memang mau bangun koperasi sebanyak 80 ribu lebih, harus jelas siapa pengurusnya, siapa sasarannya, sistem keuangannya, bahkan jaminannya. Jangan sampai sekadar program tempelan lalu dibiarkan gagal seperti sejarah kelam KUD di masa lalu,” tambahnya.
Pelajaran dari Gagalnya Ribuan KUD dan BUMDes
Ia juga mengingatkan pemerintah untuk belajar dari kegagalan Koperasi Unit Desa (KUD) dan BUMDes yang menurut datanya, lebih dari 97% tidak berjalan secara optimal.
Ketika program digulirkan tanpa pembinaan, pelatihan, dan pendampingan yang memadai, hasilnya hanyalah pemborosan anggaran dan pembentukan badan hukum tanpa ruh ekonomi.
“Koperasi itu bisnis, bukan lembaga sosial. Harus ada pertanggungjawaban tiap rupiah, apalagi kalau dananya dari negara. Jangan sampai mancing di tengah hutan, targetnya enggak kena, duitnya habis,” sindirnya tajam.
Baik Ketua APDESI Kota Banjar, Yayat Ruhiyat maupun Suyono sama-sama berharap agar pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh sebelum membentuk koperasi-koperasi baru yang bisa menimbulkan kebingungan hukum dan kebijakan di tingkat desa.
Alih-alih program seremonial, yang dibutuhkan masyarakat adalah sistem yang kuat, pembinaan yang konsisten, serta dukungan berkelanjutan.****
Views: 0
