Ciamis, Berandaperistiwa.com – Dugaan bahwa Kepala Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Wilayah XIII Jawa Barat, Widhy Kurniatun, meminta “jatah” saat kunjungan ke sekolah mencuat dalam sebuah audiensi terbuka.
Isu itu pertama kali dilontarkan oleh Satuan Siswa Pelajar dan Mahasiswa (SAPMA) Pemuda Pancasila Ciamis saat mereka menggelar pertemuan resmi dengan Kepala KCD XIII pada Rabu, 2 Juli 2025.
Dalam forum yang terbuka untuk umum, SAPMA melontarkan pertanyaan langsung soal praktik “jatah kunjungan” yang disebut-sebut membebani sejumlah sekolah di KCD Wilayah XIII Jabar.
“Apakah benar Kepala KCD XIII menerima amplop setiap kunjungan ke sekolah?” tanya Rizal Purwonugroho, Ketua SAPMA.
Pertanyaan itu memantik suasana. Tapi jawaban yang datang bukanlah bantahan lugas atau klarifikasi tegas.
Yang keluar justru pernyataan bersayap yang menyinggung “beban kerja”, “keterbatasan fisik”, dan “kami bukan malaikat”.
“Kami cuma berdua di struktur ini. Kami manusia biasa. Punya keterbatasan. Dan kami bukan malaikat,” ujar Widhy, di hadapan para peserta.
Bantahan yang Mengambang
Namun bagi SAPMA, jawaban tersebut tidak menyentuh inti persoalan.
Rizal kembali menegaskan bahwa yang mereka pertanyakan adalah jabatan Kepala KCD, bukan kapasitas personal Widhy sebagai individu.
“Ini bukan soal pribadi. Ini soal jabatan. Kalau nanti kami temukan bukti, apakah Kepala KCD XIII bersedia bertanggung jawab secara institusional?” tanya Rizal.
SAPMA mengklaim telah mengantongi sejumlah bukti material dari beberapa sekolah yang merasa terbebani dengan praktik pemberian dana saat kunjungan pejabat.
Menurut Rizal, aduan ini bukan hal baru dan sudah jadi perbincangan di tingkat sekolah-sekolah menengah.
“Saya punya bukti. Ini bukan tuduhan sembarangan. Kalau terbukti, harus ada pertanggungjawaban. Ini menyangkut integritas sistem pendidikan kita,” tegasnya.
Yang membuat publik bertanya-tanya, Kepala KCD XIII tak pernah secara eksplisit menyatakan bahwa ia tidak menerima amplop sama sekali.
Ketika yang diminta adalah pernyataan hitam-putih, yang muncul justru narasi abu-abu.
“Semakin mengambang jawabannya, publik semakin curiga,” ucap Rizal.
Evaluasi Kinerja KCD Dituntut
Kasus ini bukan insiden tunggal. Dalam forum yang sama, SAPMA juga mengangkat sejumlah isu lain.
Mulai dari dugaan penyimpangan dana BOS, kebijakan study tour yang tidak transparan, hingga rumitnya proses perizinan sekolah swasta.
SAPMA menuntut Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja KCD Wilayah XIII.
Mereka juga berencana membawa persoalan ini ke Ombudsman dan aparat penegak hukum.
“Kami akan terus lanjut. Akan kita sampaikan ke Ombudsman dan APH karena ini bukan cuma satu-dua poin. Ini soal akuntabilitas lembaga pendidikan,” tutup Rizal.
Jika Kepala KCD XIII menolak tuduhan, maka publik menunggu satu hal, pernyataan tegas, bukan narasi mengambang.
Karena dalam sistem pendidikan yang sehat, transparansi bukan pilihan. Ia kewajiban.***
Views: 15
