BerandaPeristiwa, Ciamis – Kritik terhadap Miftah Maulana, atau lebih tepatnya desakan untuk pecat Gus Miftah semakin memanas.
Kritik tersebut, menyusul viralnya video lama yang memperlihatkan dirinya melontarkan candaan tidak pantas kepada pesinden legendaris Yogyakarta, Yati Pesek.
Publik pun mendesak Presiden Prabowo Subianto mencopot Miftah dari posisinya sebagai Utusan Khusus Presiden di bidang kerukunan beragama.
Kontroversi Lama yang Kembali Viral
Video tersebut, yang diunggah oleh akun Twitter @zoelfick pada 5 Desember 2024, menunjukkan Miftah berada di panggung pertunjukan wayang kulit bersama Yati Pesek.
Kali ini sudah cukup alasan untuk benar-benar cancel Miftah.
Bukan satu-dua lagi yang sudah menjadi korban kesemena-menaannya.pic.twitter.com/lNhvwtmJzR
— Zulfikar Akbar (@zoelfick) December 5, 2024
Dalam video itu, Miftah melemparkan candaan bernada menghina fisik Yati dan bahkan menyebutnya dengan istilah tidak pantas.
“Aku bersyukur Bude Yati jelek, kalau cantik pasti jadi l*nte,” ujar Miftah dalam bahasa Jawa.
Pernyataan tersebut membuat Yati Pesek terkejut dan terlihat menahan amarahnya.
Tak berhenti di situ, Miftah juga melontarkan candaan bernada mesum, menyebut Yati “sudah kedaluwarsa.”
Sikap ini menuai kecaman luas di media sosial.
Banyak warganet menilai perilaku Miftah tidak mencerminkan seorang tokoh agama, apalagi pejabat setingkat menteri yang digaji dengan uang negara.
Tanggapan DPR dan Publik
Menanggapi desakan publik terkait pencopotan Miftah, Ketua Harian DPP Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, menyatakan bahwa keputusan tersebut sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo.
“Kalau mau tanya apakah ada sanksi, saya tidak bisa jawab karena itu kewenangan presiden. Jabatan tersebut setara menteri,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Kamis (05/12/2024).
Dasco juga menyoroti aspirasi masyarakat agar pemerintah mengevaluasi tidak hanya kinerja Miftah, tetapi juga para utusan khusus dan pembantu presiden lainnya.
“DPR melihat aspirasi masyarakat meminta evaluasi menyeluruh terhadap pembantu presiden maupun utusan khusus presiden lainnya,” ujarnya.
Kritik Pedas Aktivis
Aktivis perempuan Kalis Mardiasih turut menyuarakan kritik keras terhadap Miftah melalui media sosialnya.
“Tidak pantas, manusia yang merendahkan martabat orang lain mendapat kekuasaan tertinggi untuk isu toleransi. Dapat gaji mahal dari APBN, malah menghina rakyat. PECAT!” tulis Kalis.
Desakan Publik untuk Introspeksi
Kasus ini telah memunculkan pertanyaan besar tentang kredibilitas dan tanggung jawab moral seorang pejabat publik.
Hingga kini, Presiden Prabowo belum memberikan tanggapan resmi terkait polemik tersebut.
Namun, desakan publik untuk mencopot Miftah sebagai bentuk introspeksi kinerja pejabat negara kian menguat.
