JAKARTA SELATAN, BERANDAPERISTIWA.COM – Pengendalian penduduk dan kemudahan akses layanan perlindungan perempuan serta anak menjadi dua isu yang dibahas dalam Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) Bersama Mitra Kerja Tahun 2026 di Jakarta Selatan, Senin (19/10/2026).
Kegiatan ini menjadi ruang edukasi bagi masyarakat untuk memahami pentingnya kebijakan kependudukan sekaligus mengetahui tempat memperoleh bantuan ketika menghadapi persoalan perlindungan perempuan dan anak.
Sejumlah narasumber dari unsur legislatif, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN, serta pemerintah daerah menyampaikan materi mengenai pembangunan keluarga, pengendalian penduduk, dan layanan pendampingan.
Pengendalian Penduduk Perlu Pendekatan Menyeluruh
Anggota DPR RI Komisi IX, Surya Utama, S.I.P., M.H., menyampaikan bahwa pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Penguatan kebijakan di bidang tersebut diharapkan dapat mendukung pembangunan keluarga secara berkelanjutan.
Transformasi BKKBN menjadi Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga juga menjadi bagian dari upaya memperkuat pelaksanaan kebijakan kependudukan dan pembangunan keluarga.
Sementara itu, Direktur Pemaduan Kebijakan Pengendalian Penduduk Kemendukbangga/BKKBN, Dr. Faizal Fahmi, SKM., M.Kes., menjelaskan bahwa pengendalian penduduk tidak cukup hanya berfokus pada jumlah penduduk.
Menurut materi yang disampaikan, kebijakan kependudukan juga perlu memperhatikan kualitas penduduk, persebaran yang seimbang, serta pemanfaatan data sebagai dasar perencanaan pembangunan.
Koordinasi lintas sektor dinilai penting agar kebijakan yang disusun sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Dengan begitu, program pembangunan dapat dirancang secara lebih tepat sasaran.
Masyarakat Perlu Tahu Akses Perlindungan Perempuan dan Anak
Selain persoalan kependudukan, sosialisasi ini juga membahas akses layanan perlindungan perempuan dan anak di Jakarta Selatan.
Kepala Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) Kota Administrasi Jakarta Selatan, Rizky Hamid, S.E., Ak., M.Si., menjelaskan pentingnya pengetahuan masyarakat mengenai tempat untuk meminta bantuan dan pendampingan ketika menghadapi persoalan perlindungan anak.
Dukungan tenaga profesional, seperti advokat, psikolog, dan pendamping, menjadi bagian dari layanan yang perlu diketahui masyarakat.
Pemahaman mengenai akses bantuan tersebut diharapkan membuat masyarakat tidak kebingungan ketika menghadapi persoalan yang membutuhkan penanganan. Informasi yang tepat juga dapat membantu warga mengetahui jalur pendampingan sesuai kebutuhan.
Edukasi Keluarga Dilakukan Berkelanjutan
Kegiatan sosialisasi berlangsung melalui pemaparan materi, diskusi, dan tanya jawab. Peserta mendapat kesempatan menyampaikan pertanyaan secara langsung kepada para narasumber.
Rangkaian acara kemudian ditutup dengan pembagian doorprize dan foto bersama.
Program Bangga Kencana sendiri menjadi salah satu sarana komunikasi, informasi, dan edukasi kepada masyarakat mengenai pembangunan keluarga berdasarkan tahapan siklus kehidupan.
Materi program mencakup pengasuhan, kesehatan reproduksi, percepatan penurunan stunting, ketahanan keluarga, hingga penerapan pola konsumsi pangan sehat.
Melalui kegiatan ini, kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, mitra kerja, dan masyarakat diharapkan semakin kuat.
Edukasi yang dilakukan secara berkelanjutan juga diharapkan membantu keluarga merencanakan kehidupan dengan lebih baik, memahami layanan yang tersedia, serta menciptakan lingkungan yang aman bagi perempuan, anak, dan generasi penerus.
