Pemprov Banten Dorong Perbaikan Layanan Tol Demi Kenyamanan Pengguna Jalan
berandaPeristiwa,- Gubernur Banten Andra Soni menegaskan Pemerintah Provinsi Banten terus memperkuat koordinasi lintas sektor untuk meningkatkan pelayanan dan kenyamanan pengguna Jalan Tol Jakarta-Tangerang hingga Tangerang-Merak. Langkah itu dilakukan menyusul banyaknya keluhan masyarakat terkait kondisi lalu lintas dan pelayanan di ruas tol utama penghubung Pulau Jawa dan Sumatera tersebut.
Komitmen itu disampaikan Andra Soni usai menghadiri Rapat Koordinasi Pelayanan Jalan Tol Jakarta-Merak di Kantor Gubernur Banten, Kota Tangerang Selatan, Selasa, 26 Mei 2026.
Rapat tersebut melibatkan sejumlah pihak, mulai dari Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), DPRD Banten, operator jalan tol Jasa Marga dan Astra Infra Toll Road Tangerang-Merak, kepolisian, hingga pemerintah daerah yang dilintasi ruas tol Jakarta-Merak.
Menurut Andra, forum koordinasi itu membahas berbagai persoalan yang selama ini menjadi sorotan masyarakat. Salah satunya terkait parkir liar di bahu jalan tol yang dinilai membahayakan keselamatan pengguna jalan.
“Ada beberapa isu yang kita bahas yang lahir atas keluhan masyarakat. Pertama, kaitan dengan parkir di bahu jalan dan kemudian juga pergerakan kendaraan besar yang berada di jalur kanan. Nah ini kita koordinasikan,” kata Andra Soni.
Selain parkir liar, kendaraan besar yang melintas di jalur kanan juga menjadi perhatian serius. Kondisi itu kerap memicu perlambatan arus lalu lintas dan meningkatkan risiko kecelakaan di sejumlah titik padat kendaraan.
Perbaikan Jalan Tol dan Penertiban ODOL Jadi Fokus
Dalam rapat tersebut, Pemprov Banten bersama para pemangku kepentingan juga membahas percepatan perbaikan jalan tol yang mengalami kerusakan maupun gangguan pelayanan lainnya.
Andra menyebut koordinasi lintas lembaga penting dilakukan agar pelayanan jalan tol sebagai jalur utama mobilitas masyarakat dan distribusi logistik tetap berjalan optimal.
“Kemudian juga mengkoordinasikan perbaikan-perbaikan jalan tol dengan kondisi saat ini dan Alhamdulillah tadi dalam Rakor semua kita bahas, termasuk juga ODOL dan sebagainya,” ujarnya.
Ia menegaskan, meskipun pengelolaan jalan tol berada di bawah kewenangan pemerintah pusat dan badan usaha jalan tol, Pemprov Banten tetap memberikan perhatian penuh karena infrastruktur tersebut digunakan langsung oleh masyarakat setiap hari.
“Pembahasan ini nanti kita tindak lanjuti bersama-sama. Sehingga urusan tol, walaupun bukan kewenangan Pemerintah Provinsi Banten, tapi tetap menjadi perhatian kita karena digunakan oleh masyarakat Banten,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala BPJT Wilan Oktavian mengungkapkan pemerintah mulai mempersiapkan penertiban kendaraan over dimension over loading (ODOL) secara bertahap mulai 1 Juni 2026. Kebijakan itu menjadi bagian dari target nasional menuju penerapan zero ODOL pada Januari 2027.
“Jadi persiapan untuk zero ODOL di Januari 2027 itu harusnya dari sekarang mulai ditertibkan,” kata Wilan.
Antisipasi Banjir dan Antrean Gerbang Tol
BPJT bersama operator jalan tol juga terus mendorong pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Fokus perbaikan meliputi kondisi jalan, penanganan genangan air, pengaturan antrean kendaraan di gerbang tol, hingga penertiban parkir liar di bahu jalan.
Di sisi lain, Astra Infra Toll Road saat ini tengah mengkaji pelebaran sedikitnya 11 titik crossing drainase untuk mengantisipasi banjir saat curah hujan tinggi.
“Kita fokus memang bagaimana supaya jalan tol itu kondisi jalannya memenuhi SPM,” ujar Wilan.
