berandaPeristiwa,- Gubernur Andra Soni mengingatkan para peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XVI Tahun 2026 agar tidak sekadar menyusun proyek perubahan sebagai syarat kelulusan. Ia menegaskan, setiap gagasan yang lahir dari pelatihan harus mampu diterapkan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta pemerintahan daerah.
Pesan tersebut disampaikan saat membuka PKN II yang diselenggarakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDM) Provinsi Banten di Pandeglang, Selasa (9/6/2026).
Dalam sambutannya, Andra Soni mendorong seluruh peserta untuk memperkuat kapasitas kepemimpinan yang visioner, adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pada hasil. Menurutnya, seorang pemimpin di lingkungan birokrasi harus mampu menghadirkan inovasi yang dapat menjawab tantangan organisasi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Proyek perubahan yang akan dibuat harus mampu diimplementasikan, bukan hanya disusun untuk memenuhi persyaratan PKN II,” kata Andra Soni.
Ia menilai proyek perubahan harus menjadi bagian dari solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi organisasi. Program yang dirancang juga harus memiliki dampak yang terukur serta mampu memberikan manfaat secara berkelanjutan.
“Harus mampu meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah serta pelayanan publik,” ujarnya.
Lebih lanjut, Andra Soni menyebut peserta PKN merupakan agen perubahan yang memegang peran strategis dalam menerjemahkan visi dan misi pembangunan daerah ke dalam berbagai kebijakan dan program kerja. Karena itu, setiap langkah yang diambil harus berorientasi pada kepentingan masyarakat.
“Saya meyakini dengan kompetensi kepemimpinan yang terus ditingkatkan, aparatur pemerintah akan semakin efektif, responsif dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat,” tuturnya.
Pada kesempatan yang sama, Gubernur juga menyematkan tanda peserta secara simbolis kepada perwakilan peserta PKN II Angkatan XVI serta menyerahkan santunan kepada sepuluh anak yatim piatu. Selain itu, ia turut menyaksikan penandatanganan pakta integritas yang dibacakan oleh peserta pelatihan.
Sementara itu, Kepala BPSDM Provinsi Banten Deni Hermawan mengungkapkan PKN II Angkatan XVI Tahun 2026 diikuti oleh 55 peserta. Program pelatihan berlangsung selama 107 hari dengan menerapkan sistem blended learning yang menggabungkan pembelajaran klasikal dan nonklasikal.
“Para pemateri merupakan ahli yang kompeten dan profesional baik dari praktisi, akademisi serta fasilitator dari Widyaswara,” jelas Deni Hermawan.
Melalui pelatihan tersebut, pemerintah berharap lahir para pemimpin birokrasi yang mampu menciptakan inovasi, memperkuat tata kelola pemerintahan, dan menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas bagi masyarakat.
