berandaPeristiwa,- Pemerintah Provinsi Banten kembali mencatatkan prestasi dalam upaya memperkuat budaya antikorupsi di lingkungan birokrasi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan penghargaan kepada Pemprov Banten atas keberhasilannya menjalankan program percontohan e-Learning ASN Berintegritas.
Gubernur Banten Andra Soni menerima penghargaan tersebut dalam acara Peluncuran Nasional e-Learning ASN Berintegritas yang berlangsung di Gedung Lembaga Administrasi Negara (LAN), Jakarta, Rabu (17/6/2026).
Menurut Andra, penghargaan itu menjadi bukti keseriusan Pemprov Banten dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
“Pemprov Banten dinilai berhasil dalam piloting e-Learning ASN Berintegritas KPK,” ujar Andra Soni.
Banten Lampaui Target Peserta Pelatihan
Pemprov Banten tidak hanya berhasil menjalankan program percontohan, tetapi juga melampaui target jumlah peserta yang mengikuti pelatihan.
Andra menjelaskan, pemerintah daerah awalnya menargetkan 1.000 aparatur sipil negara (ASN) untuk mengikuti program tersebut. Namun realisasinya mencapai 1.363 ASN.
“Dari target 1.000 ASN, sebanyak 1.363 ASN Pemprov Banten telah mengikuti e-Learning ASN Berintegritas,” katanya.
Capaian tersebut menunjukkan tingginya antusiasme ASN Banten dalam memperkuat pemahaman mengenai integritas dan pencegahan korupsi.
Wujudkan Visi Banten Maju Tanpa Korupsi
Andra menegaskan bahwa penguatan integritas ASN menjadi bagian penting dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.
Pemerintah Provinsi Banten terus mendorong terciptanya birokrasi yang profesional, transparan, dan akuntabel melalui berbagai program penguatan karakter aparatur.
Ia berharap seluruh ASN di lingkungan Pemprov Banten dapat mengikuti program pembelajaran tersebut sehingga nilai-nilai antikorupsi semakin mengakar dalam budaya kerja pemerintahan.
Program Dimulai Sejak 2025
Inspektur Daerah Provinsi Banten Sitti Ma’ani Nina menjelaskan bahwa Pemprov Banten mulai menjalankan program tersebut setelah menandatangani kerja sama dengan KPK pada 2025.
Selanjutnya, tim melakukan integrasi sistem pembelajaran, pengembangan materi, uji coba modul, hingga evaluasi nasional sebelum peluncuran resmi.
Program pembelajaran itu menghadirkan materi interaktif berbasis teknologi digital yang memadukan teks, video, infografis, narasi, serta simulasi studi kasus.
Setiap modul juga menyediakan pre-test, post-test, kuis, dan pembelajaran berbasis skenario guna mengukur tingkat pemahaman peserta.
“E-learning ASN Berintegritas itu adalah upaya pencegahan korupsi melalui aspek pendidikan melalui media pembelajaran secara digital untuk penguatan budaya integritas dan antikorupsi di lingkungan ASN,” jelas Nina.
KPK Dorong ASN Perkuat Integritas
Ketua KPK Setyo Budiyanto menilai peluncuran nasional program tersebut menjadi langkah penting dalam membangun budaya integritas di kalangan aparatur negara.
“Ini momentum bagi kita semua untuk memperkuat integritas. Dulu integritas tidak ada sekolahnya, sekarang kita sudah punya,” kata Setyo.
Menurutnya, kualitas pelayanan publik sangat bergantung pada integritas ASN yang berinteraksi langsung dengan masyarakat setiap hari.
Saat ini Indonesia memiliki lebih dari 6,7 juta ASN yang bertugas di berbagai sektor pelayanan publik, mulai dari pendidikan, kesehatan, administrasi pemerintahan hingga pembangunan infrastruktur.
“Masyarakat mempersepsikan negara melalui pelayanan ASN yang mereka temui setiap hari,” ujarnya.
Perkuat Kapasitas ASN Secara Nasional
Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK Wawan Wardhiana mengatakan program e-Learning ASN Berintegritas dirancang untuk membekali ASN dengan pemahaman mengenai pencegahan korupsi dan pengambilan keputusan yang berlandaskan etika.
“Program ini untuk memperkuat kapasitas integritas ASN secara luas,” katanya.
Sebanyak 12 lembaga mengikuti proyek percontohan program tersebut, antara lain Kementerian Agama, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Komunikasi dan Digital, serta sejumlah pemerintah daerah termasuk Provinsi Banten.
“Hari ini adalah peluncuran secara nasional,” ujar Wawan.
Fondasi Moral Birokrasi Indonesia
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menegaskan bahwa integritas tidak lahir secara instan. Karena itu, pemerintah perlu menghadirkan pelatihan yang berkelanjutan bagi ASN.
“Integritas ASN tidak bisa dibangun secara instan sehingga harus sering dilakukan pelatihan. Hari ini kita tidak meluncurkan platform atau beban digital baru, tapi peletakan fondasi moral birokrasi,” kata Rini.
Melalui program ini, pemerintah berharap ASN di seluruh Indonesia dapat menjadikan integritas sebagai budaya kerja sekaligus fondasi utama dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas menuju Indonesia Emas 2045.
