Kota Banjar, Berandaperistiwa.com – Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan (DKUKMP) Kota Banjar mulai mempersiapkan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Langkah ini menjadi tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 yang mendorong percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Sekretaris Dinas KUKMP Kota Banjar, Neneng Widya Hastuti, menyampaikan bahwa setiap daerah diharapkan sudah meluncurkan koperasi ini secara serentak pada 12 Juli 2025, bertepatan dengan Hari Koperasi Nasional (Harkopnas).
“Instruksi Presiden ini menjadi landasan penting. Maka dari itu, kami sudah mulai mengambil langkah teknis dengan mengundang para camat untuk koordinasi. Hari ini empat kecamatan sudah hadir dan kami lakukan diskusi awal mengenai kesiapan pembentukan koperasi di wilayah masing-masing,” ujar Neneng saat ditemui di kantornya, Selasa (15/4/2025).
Hasil diskusi dengan para Camat ini, kata Neneng, akan menjadi bahan untuk mereka sampaikan saat rakor bersama Kemenkop UKM bersama Pemprov Jabar yang rencananya akan digelar pada Rabu (16/4/2025).
Neneng menyebutkan bahwa hasil diskusi dengan para camat ini akan mereka bawa sebagai bahan pembahasan dalam rapat koordinasi bersama Kemenkop UKM dan Pemprov Jabar.
Fokus ke Sektor Riil
Dalam diskusi bersama para camat, mereka menyampaikan harapan agar Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih tak sekadar fokus pada simpan pinjam.
Mereka mendorong agar koperasi ini masuk ke sektor usaha riil yang menyentuh langsung kebutuhan warga, seperti penyediaan sembako dan barang pokok lainnya.
“Bahkan ada usulan agar koperasi ini nantinya juga bisa terlibat dalam penyediaan bahan baku untuk program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG). Tentu ini bagus dalam mendukung program pangan pemerintah,” tambah Neneng.
Neneng juga menjelaskan bahwa pengembangan usaha koperasi sangat fleksibel.
Jika warga membutuhkan, koperasi bisa merambah ke sektor lain seperti klinik kesehatan, apotek desa, pergudangan logistik, hingga distribusi produk lokal.
Namun, ia menegaskan bahwa koperasi harus menyesuaikan seluruh kegiatan usahanya dengan karakteristik, kebutuhan, dan potensi masing-masing desa atau kelurahan.
DKUKMP Kota Banjar bersama para camat juga menyepakati pentingnya membentuk koperasi baru.
Mereka menilai koperasi lama rawan menghadapi masalah, baik dari sisi sumber daya manusia maupun kepercayaan publik.
“Banyak koperasi lama yang tidak aktif karena faktor SDM dan kepercayaan masyarakat. Maka dari itu, kami mendorong pembentukan koperasi baru dengan melibatkan tokoh yang jujur, kompeten, dan memahami tata kelola koperasi,” ujar Neneng.
Beriringan dengan Bumdes
Sementara itu, Kabid Koperasi dan UKM, Ina Rosnidar, menjelaskan bahwa Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Kota Banjar akan berdiri sebagai lembaga usaha mandiri yang terpisah dari BUMDes.
Meskipun regulasi idealnya menempatkan koperasi dalam struktur BUMDes, hasil pembahasan dengan camat mengarah pada pengelolaan koperasi secara independen.
“BUMDes tetap ada, tapi koperasi Merah Putih ini akan berdiri sendiri. Jadi fungsinya berbeda, dan justru bisa saling mendukung,” terang Ina.
Ina juga menyebutkan jenis usaha yang direkomendasikan dalam Inpres, seperti penyediaan sembako, simpan pinjam, klinik, apotek, cold storage/pergudangan, hingga sektor logistik.
Ia menekankan pentingnya memperhatikan potensi lokal serta lembaga ekonomi yang sudah eksis di desa atau kelurahan.
Lebih lanjut, Ina mendorong agar koperasi bisa menjadi penggerak ekonomi lokal.
Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih bisa menyerap hasil pertanian dan produk UMKM masyarakat untuk memenuhi kebutuhan warga di lingkup yang sama.
“Dengan begitu, ekonomi masyarakat bisa bergerak mandiri, dari dan untuk warga,” kata Ina.***
Views: 3
