berandaPeristiwa,- Wakil Gubernur Banten Achmad Dimyati Natakusumah menegaskan pentingnya intervensi gizi sejak dini melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG) 3B. Ia menyampaikan hal tersebut dalam kegiatan Saba Budaya bersama Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN RI di Leuwidamar, Kabupaten Lebak.
Dimyati menyebut program ini sebagai langkah strategis karena menyasar fase paling krusial dalam kehidupan manusia, yaitu usia 0–5 tahun. Program MBG 3B yang digagas Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menargetkan ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD.
“Balita adalah masa golden age. Kita harus mempersiapkan mereka agar lebih bergizi, lebih pintar, dan lebih sukses,” ujar Dimyati.
Ia menilai pemenuhan gizi sejak masa kehamilan akan menentukan kualitas generasi masa depan. “Jika ibu hamil, ibu menyusui, dan balitanya sehat, maka kita bisa mencetak generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045,” lanjutnya.
Dorong Orientasi Sosial dan Kurangi Beban Ekonomi
Dimyati juga menyoroti nilai sosial dari program ini. Ia menilai pemberian makanan bergizi gratis mampu mengurangi beban ekonomi keluarga, khususnya di wilayah rentan.
Ia mengingatkan agar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mengutamakan pelayanan publik. “Satuan Pelayanan harus berorientasi sosial, bukan sekadar bisnis. Jika ada yang buruk, perbaiki,” tegasnya.
Distribusi Libatkan TPK dan Posyandu
Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN RI, Wihaji, menjelaskan mekanisme distribusi program. Tim Pendamping Keluarga (TPK) akan menyalurkan makanan dari SPPG melalui Posyandu kepada penerima manfaat.
Wihaji menekankan pentingnya menjaga kualitas makanan. “Jangan sampai terjadi kesalahan atau makanan sampai basi. Stunting dipicu oleh kurang gizi, sanitasi yang buruk, dan pernikahan dini,” ujarnya.
Ia juga meminta agar edukasi keluarga berencana berjalan seiring dengan program MBG 3B.
Tantangan Stunting di Lebak Masih Tinggi
Wakil Bupati Lebak Amir Hamzah mengungkapkan bahwa angka stunting di wilayahnya masih dipengaruhi kemiskinan ekstrem dan keterbatasan akses sumber daya, terutama di daerah perbatasan.
Ia melaporkan kebutuhan infrastruktur SPPG mencapai 265 unit. Saat ini, 193 dapur telah tersedia. Untuk mendukung MBG 3B, pemerintah merencanakan 51 unit tambahan, dengan 37 unit sudah selesai dan 14 masih dalam proses pembangunan.
