berandaPeristiwa,- Wakil Gubernur Banten Achmad Dimyati Natakusumah mengajak seluruh elemen masyarakat berperan aktif dalam Sensus Ekonomi 2026. Ia menilai kolaborasi lintas sektor menjadi faktor penentu keberhasilan pengumpulan data ekonomi yang akurat dan komprehensif.
“Kolaborasi itu kunci. Pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, media, hingga akademisi harus terlibat,” ujar Dimyati di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Rabu (29/4/2026).
Ia menegaskan, pemerintah membutuhkan data yang benar-benar mencerminkan kondisi lapangan. Data tersebut akan menjadi dasar utama dalam merumuskan kebijakan pembangunan. “Kita ingin data yang riil, bukan data yang dipoles. Dari data itu kita bisa menentukan kebijakan yang tepat,” katanya.
Metode Door to Door Jangkau Semua Lapisan
Petugas sensus akan mendatangi langsung rumah tangga dan unit usaha selama periode 1 Mei hingga 31 Agustus 2026. Metode door to door ini memungkinkan pencatatan aktivitas ekonomi secara menyeluruh, mulai dari usaha besar hingga mikro, termasuk ekonomi digital.
“Dengan cara ini, kita bisa menangkap kondisi ekonomi masyarakat secara utuh. Tidak ada yang terlewat,” ujar Dimyati.
Ia optimistis seluruh unit usaha dapat terdata tanpa pengecualian. Pemerintah daerah terus mendorong partisipasi aktif masyarakat agar proses pendataan berjalan lancar. “Ini adalah kerja bersama. Data yang akurat akan membawa kita pada kebijakan yang tepat untuk pembangunan Banten ke depan,” katanya.
Ratusan Ribu Petugas Turun ke Lapangan
Wakil Kepala BPS RI Donny Hari Budiutomo Harmadi menyatakan bahwa sensus berlangsung serentak di seluruh Indonesia. BPS mengerahkan sekitar 251 ribu petugas untuk mendata berbagai aktivitas ekonomi selama tiga bulan.
“Kami menurunkan sekitar 251 ribu petugas sensus di Indonesia,” ujarnya.
Petugas akan mencatat aktivitas perusahaan dan usaha rumah tangga, termasuk sektor digital yang terus berkembang. Donny juga menegaskan bahwa BPS menjaga kerahasiaan data masyarakat. “Informasi yang disampaikan kepada BPS dijamin aman dan hanya digunakan untuk kepentingan statistik,” katanya.
Amanat Undang-Undang dan Harapan Data Berkualitas
Kepala BPS Provinsi Banten Yusniar Juliana menjelaskan bahwa pelaksanaan sensus ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Regulasi tersebut mewajibkan penyediaan data yang lengkap, akurat, dan mutakhir.
Ia menilai tema “Kolaborasi Banten” mencerminkan semangat kebersamaan dalam mendukung sensus. “Dengan dukungan pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat, kami optimistis sensus ini dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan data statistik yang berkualitas,” ujarnya.
Sensus Ekonomi 2026 diharapkan mampu memberikan gambaran nyata kondisi ekonomi Banten. Pemerintah akan memanfaatkan hasil sensus ini untuk menyusun kebijakan yang lebih presisi, terarah, dan berdampak langsung bagi masyarakat.
