berandaPeristiwa,- Pemerintah Provinsi Banten menegaskan komitmennya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Gubernur Andra Soni meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan aparatur sipil negara di lingkungan Pemprov Banten lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Pesan itu disampaikan Andra Soni saat memimpin rapat pimpinan di Halaman Gedung Negara Provinsi Banten, Kota Serang, Senin, 18 Mei 2026.
“Kita harus responsif atas permasalahan yang berkembang di masyarakat dan program yang berdampak langsung ke masyarakat itu langsung segera dikerjakan,” kata Andra Soni.
Fokus pada Pelayanan Publik
Andra Soni menekankan pentingnya percepatan pelayanan publik di berbagai sektor strategis. Ia meminta OPD tidak menunggu persoalan membesar sebelum mengambil langkah penyelesaian.
Menurut dia, layanan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur harus menjadi prioritas utama pemerintah daerah. Ketiga sektor itu bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat sehari-hari.
“Urusan pelayanan kesehatan masyarakat tolong diperhatikan, termasuk layanan pendidikan hingga infrastruktur lainnya,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan seluruh jajaran Pemprov Banten agar hadir sebagai pelayan masyarakat yang mampu memberikan solusi cepat dan tepat.
Dukungan untuk Program Prabowo
Dalam rapat tersebut, Andra Soni turut menyoroti program prioritas Presiden Prabowo Subianto, khususnya Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Menurutnya, dua program itu memiliki dampak besar terhadap kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah. Karena itu, seluruh perangkat daerah diminta mendukung pelaksanaan program secara maksimal.
“MBG dan Koperasi Merah Putih ini harus kita sukseskan. MBG ini salah satu program yang memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah,” kata Andra.
Program MBG dinilai mampu menggerakkan ekonomi lokal melalui peningkatan kebutuhan bahan pangan dan distribusi makanan di daerah.
Sekda Minta OPD Responsif
Sekretaris Daerah Provinsi Banten Deden Apriandhi mengatakan seluruh OPD memiliki tanggung jawab moral untuk merespons persoalan masyarakat secara cepat.
Ia menyebut berbagai persoalan yang kini menjadi perhatian pemerintah daerah meliputi infrastruktur, lapangan pekerjaan, pendidikan, hingga kerawanan pangan akibat cuaca yang tidak menentu.
“Pesan Pak Gubernur Andra Soni tadi pada saat rapim yang pertama jangan lupa bahwa ada tanggung jawab moral di setiap kami para kepala-kepala OPD, termasuk saya selaku Sekda, untuk selalu respons atas permasalahan-permasalahan yang berkembang di masyarakat,” ujar Deden.
Deden menilai koordinasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota sangat penting agar penanganan masalah masyarakat berjalan efektif.
Pemprov Soroti Aset dan Kinerja BUMD
Selain pelayanan publik, rapat pimpinan juga membahas optimalisasi aset daerah dan kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terhadap pendapatan daerah.
Pemprov Banten saat ini memiliki empat BUMD, yakni Bank Banten, ABM, BGD, dan Jamkrida. Seluruh perusahaan daerah itu diminta meningkatkan kontribusi terhadap pembangunan dan APBD Banten.
“Kita punya empat BUMD. Nah ini semua harus memberikan kontribusi kepada Pemprov Banten,” kata Deden.
